.jpeg)
Palangka Raya, 16 April 2025 — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, beserta jajaran dari sekretariat dan Bidang Tata Ruang, mengikuti rapat secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Rapat tersebut membahas upaya pencegahan korupsi melalui langkah-langkah pengamanan hukum terhadap Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program KPK terkait tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam rapat ini, dibahas strategi dan langkah konkret yang perlu diambil guna memastikan perlindungan hukum atas aset daerah, serta mendorong penataan administrasi kepemilikan yang lebih baik.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga aset negara.
“Pencegahan korupsi tidak hanya soal penindakan, tetapi juga penguatan sistem dan pengamanan hukum atas Barang Milik Daerah. Kami di Dinas PUPR berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memastikan setiap aset daerah tercatat, terlindungi, dan dikelola secara profesional serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap beliau dalam rapat tersebut.
Partisipasi aktif Dinas PUPR menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan aset dan ruang wilayah.
Rapat daring ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari instansi daerah se-Kalimantan Tengah dan difasilitasi langsung oleh tim dari KPK, yang memberikan arahan teknis serta pendampingan strategis untuk pelaksanaan pengamanan BMD.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi, khususnya melalui optimalisasi dan pengamanan aset daerah.
