Palangka Raya – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, memimpin Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Program Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Acara yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Rabu (19/3/2025), dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Bupati/Wali Kota beserta jajaran Forkopimda, serta Penyuluh Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Shalahuddin, turut hadir dalam rapat tersebut. Kehadiran beliau menegaskan pentingnya sinergi antara sektor pertanian dan infrastruktur dalam mendukung percepatan swasembada pangan di wilayah ini.
Menteri Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa potensi luas lahan di Kalimantan Tengah dapat memenuhi target produksi beras hingga satu juta ton, menjadikannya sebagai penyangga pangan bagi provinsi-provinsi di sekitarnya. Beliau juga mengungkapkan bahwa tersedia alokasi anggaran sekitar Rp3 triliun untuk kegiatan cetak sawah yang siap dilaksanakan di enam kabupaten, yaitu Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Seruyan, dan Lamandau. Jika ada kabupaten lain yang bersedia dan mampu melaksanakan kegiatan ini, dapat berkoordinasi melalui Gubernur Kalimantan Tengah.
Lebih lanjut, Andi Amran menegaskan bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 mengenai pendayagunaan penyuluh pertanian melalui pengalihan penyuluh pertanian ASN pada Pemda Provinsi/Kabupaten kepada Kementerian Pertanian akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak berlakunya Inpres. Selama proses pengalihan, seluruh penyuluh pertanian ASN diharapkan mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Setiap Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) yang dapat meningkatkan produktivitas dan Indeks Pertanaman padi di wilayah binaannya masing-masing dalam peringkat 1–5.000 akan dianggarkan fasilitas sepeda motor. Provinsi yang mempunyai peluang terbesar mendapatkan sarana ini adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. "Mari sahabat PPL dukung swasembada pangan," ajaknya.
Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan komitmen Pemprov Kalimantan Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan demi kesejahteraan masyarakat. Visi misinya selaras dengan program Presiden, yakni membangun pertanian berbasis kearifan lokal menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera. Dalam 100 hari kerja pertama, Pemprov Kalteng akan menyelaraskan program daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis, Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting. Kartu Huma Betang Sejahtera juga diperkenalkan untuk membantu petani dan nelayan. Berdasarkan data BPS, produksi padi Kalteng meningkat 40,97% dari 330 ribu ton (2023) menjadi 516 ribu ton (2025). Dari target cetak sawah 75 ribu hektar, sudah berkontrak 63,2 ribu hektar dan sisanya dalam tahap kontrak serta persiapan. Pemprov juga menerima bantuan 180 unit alat pertanian di tahun 2024 serta 226 unit untuk Brigade Pangan 2024–2025. "Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian yang telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan pertanian Kalteng. Terima kasih kepada penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani milenial atas kolaborasinya mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Tengah. Semoga Kalteng Makin Berkah dan Kalteng Maju," tandasnya.
.jpeg)
Kepala Dinas PUPR, H. Shalahuddin, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa sinergi antara sektor pertanian dan infrastruktur sangat penting dalam mendukung program swasembada pangan. "Peningkatan infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan jalan akses, akan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian," ujarnya.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani, diharapkan program swasembada pangan dapat terwujud, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan Kalimantan Tengah sebagai penyangga pangan nasional.
