• (0536) 3235336
  • pupr@kalteng.go.id
  • Jl. S. Parman No. 3 Palangka Raya

Ekspose Laporan Akhir Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah

  • 2021-11-17 09:00:00
  • Zarty Angraeni
  • 29 Kali Dibaca
  • Berita

Pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 telah dilaksanakan kegiatan Ekspose Laporan Akhir Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengahdari CV. Polygon. Kegiatan ekspose ini dilaksanakan di Aula Manggatang Tarung, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah.Adapun kegiatan rapat ini dipimpin oleh Kepala Dinas PUPR Kalteng dan Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Prov. Kalteng.

Pelaksanaan Kegiatan tersebut berlangsung secara tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan yang berlaku  dan video conference melalui aplikasi zoom meeting yang dihadiri oleh Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Bidang Tata Ruang selaku dinas teknis yang membidangi mengenai perencanaan penataan ruang dari 13 Kabupaten dan 1 Kota Palangka Raya;Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalteng; Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kalteng; P2JN Kalteng; Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng; DPMPTSP Provinsi Kalteng; Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah; Dinas TPHP Prov. Kalteng; Dinas Perhubungan Prov Kalteng; Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya; BPPW Kalteng; Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah; Universitas Muhammadiyah Palangka Raya; dan seluruh pegawai Bidang Tata Ruang DPUPR Prov. Kalteng serta dari Konsultan selaku pihak ketiga yang terlibat dalam penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.

(Baca Juga : Menteri PUPR Tinjau Infrastruktur Lokasi Food Estate Di Desa Bentuk Jaya Kab. Kapuas)

Kegiatan rapat ini dibuka oleh Kepala Dinas PUPR Prov. Kalteng, yang selanjutnya rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kalteng. Kemudian dilanjutkan paparan mengenai Laporan Akhir Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh Team Leader dari pihak Konsultan CV. Polygon selaku tenaga ahli penyusun Revisi RTRWP Kalimantan Tengah.

Paparan disampaikan dimulai dari Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Profil Wilayah dan Rencana. Latar belakang kegiatan ini didasari pada landasan kebijakan, dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 10 wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitas kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Selain itu juga mengenai turunan kebijakan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa muatan substansi RTRW Provinsi terjadi perubahan baik struktur dan pola ruang akan menjadi hal yang terpenting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah sampai dengan 20 tahun yang akan datang.Peninjauan kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang diamanatkan pada PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang khususnya pada Pasal 92 yaitu Peninjauan kembali RTR meliputi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata rurang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang, serta pada Pasal 93 ayat (1) Peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Dalam hal penyusunan Revisi RTRWP Kalteng ini juga memperhatikan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/3/1/2020 tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan PK Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 bahwa perlu dilakukan revisi dengan penggantian Perda yang baru.Seiring dengan perkembangan Provinsi Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun sejak diundangkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 bahwa banyak sekali isu strategis yang menjadi masukan dalam proses revisi RTRW Provinsi, dimana beberapa isu strategis antara lain yaitu: kebakaran hutan dan lahan, tumpang tindih perijinan, degradasi dan kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan gambut, food estate dan penyelesaian pembangunan rel Kereta Api (KA) Batanjung-Bangkuang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2021 Kalimantan Tengah sebagai penyangga Ibukota Negara (IKN), pengelolaan dan penetapan hutan adar/ hak-hak masyarakat, reforma agraria: Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), pemekaran Provinsi Kotawaringin, selain itu isu spesifik tentang penyelenggaraan penataan ruang: belum semua kegiatan budidaya non hutan terakomodir dalam perencanaan tata ruang (RTRW), belum dijabarkannya secara detail operasional RTRW Kabupaten/ Kota dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR, belum semua indikasi program dalam Perda RTRW Provinsi direalisasikan ke dalam program SOPD terkait serta belum maksimalnya pengendalian tata ruang karena belum ada RDTR di kabupaten/ kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan kegiatan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sehingga diharapkan dokumen RTRW ini dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat guna untuk mewujudkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkelanjutan.

Sesuai dengan pemaparan yang disampaikan, bahwa secara umum tujuan penataan ruang dalam 20 Tahun kedepan mengenai Revisi RTRWP Kalteng ini tetap sama dengan RTRW Prov. Kalteng Tahun 2015 – 2035 yakni perwujudan  pada lumbung energi dan lumbung pangan berbasis pada pertanian yang berorientasi  pada agribisnis dan agroindustri, dengan penambahan orientasi tujuan penataan ruang pada pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Namun menurut peserta rapat mengenai masukan dalam perumusan tujuan penataan ruang maupun kebijakan dan strategi ini perlu mempertimbangkan aspek  hutan adat / hak-hak masyarakat yang berkelanjutan dan terhadap mitigasi bencana serta integrasi antar wilayah sebagai penyangga IKN di Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya dipaparkan secara umum muatan rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis telah mengikuti pedoman numenklatur maupun muatan terbaru melalui kebijakan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRWP, RTRWK, Kota dan RDTR, namun secara substansi perencanaan masih bersifat data eksisting maupun perencanaan jangka pendek sektoral yang belum menggambarkan secara utuh perencanaan 20 Tahun kedepan, sehingga perlu pematangan lebih lanjut terhadap perencanaan tata ruang yang mengintepretasikan perencanaan sampai pada Tahun 2041. Selain itu, adanya beberapa muatan tambahan terkait teknis perencanaan sektoral jangka pendek pun diperlukan untuk memperkaya kajian yang telah dilakukan oleh tenaga ahli penyusun Revisi RTRWP Kalteng, sehingga diharapkan pada saat melaksanakan kegiatan konsultasi publik ke 2 nantinya seluruh data dan perencanaan dapat terakomodir dan disampaikan pada kegiatan dimaksud.

Adapun tahapan kegiatan penyusunan Revisi RTRWP Kalteng ini merupakan tahap penyusunan Materi Teknis, Draft Naskah Akademis dan Draft Naskah Raperda, dengan ketentuan menempuh proses penyusunan dari pelaksanaan Konsultasi Publik 1 dan Konsultasi Publik 2, Proses Sumber Data dan Peta Dasar di BIG mengenai Album Peta Dasar, Kegiatan Rapat FPRD, serta konsultasi mengenai substansi teknis mengenai Revisi RTRWP Kalteng kepada Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya ada beberapa persyaratan lainnya seperti kelengkapan syarat penyusunan KLHS, Pembahasan Ranperda RTRW di DPRD yang kedepan segeraharus dipenuhi sebagaimana hal tersebut menjadi persyaratan yang harus ditempuh sebelum menuju proses lintas sektoral dan persetujuan substansi yang nantinya berlanjut kepada proses dan tahapan persetujuan bersama, evaluasi Ranperda RTRW hingga selanjutnya tahap pengesahan atau penetapan di tingkat daerah oleh Gubernur Kalimantan Tengah.