• (0536) 3235336
  • pupr@kalteng.go.id
  • Jl. S. Parman No. 3 Palangka Raya

Konsultasi Publik I Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

  • 2021-07-08 16:45:17
  • Administrator
  • 516 Kali Dibaca
  • Berita

Pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 telah dilaksanakan Konsultasi Publik I tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Hotel Aurila Jalan Adonis Samat Palangka Raya. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik I ini berlangsung secara tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan yang berlaku  dan video conference melalui aplikasi zoom meeting yang dihadiri oleh Perwakilan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II pada Kementerian ATR/BPN R.I ; Perwakilan Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN); Perwakilan Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas pada Badan Informasi Geospasial (B.I.G); Perwakilan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I; Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I; Perwakilan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah; Perwakilan Staf Ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah; Unsur Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Unsur Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Unsur dari Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta; Unsur dari Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama / Tokoh Adat yaitu Agustin Teras Narang, Nahson Taway, dan Nurul Edy; Para Ketua Ormas/Kepemudaan/Asosiasi dan Profesi; Tim Penyusun Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah;

Kegiatan ini dibuka oleh Plt Sekda. DRS. H. Nuryakin, M.SI, yang dalam sambutannya menyampaikan sejarah lahirnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak tahun 1993, yaitu dengan terbitnya PERDA 5/1993, kemudian PERDA tersebut direvisi untuk pertama kalinya tahun 2003, yakni dengan PERDA 8/2003, selanjutnya seiring perjalanan panjang pasca lahirnya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang  PERDA 8/2003 tersebut di revisi dengan PERDA 5/2015 yang saat ini masih menjadi acuan kita dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah.    

(Baca Juga : Gowes lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Dalam proses perjalanannya PERDA 5/2015 tentang RTRW Provinsi tersebut, masih banyak mengalami permasalahan baik tumpang tindih peta dasar batas wilayah provinsi kita dengan provinsi tetangga, tumpang tindih peta tematik RTRW Provinsi dengan Kawasan Hutan, tumpang tindih peta rencana antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota, tumpang tindih pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan, bahkan ada terjadi disharmoni antara RTRWP dengan RTRW Kabupaten/Kota tentunya permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi penyelesaiannya melalui ruang Konsultasi Publik I ini, serta perkembangan dinamika kebijakan nasional yang ada di provinsi Kalteng seperti kebijakan nasional pengembangan food estate harus disambut baik dan tentunya harus dimuat dalam materi revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.

Konsultasi Publik I RTRW Provinsi Kalimantan Tengah ini dilaksanakan dalam rangka menjaring masukan dan saran sekaligus sosialisasi penyusunan revisi PERDA 5/2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, harapannya kita mampu menghasilkan PERDA RTRW Provinsi yang berkualitas dan mampu mensejaterakan masyarakat Kalimantan Tengah, tentunya seluruh pemangku kebijakan/stakeholders yang sudah kita undang dalam forum ini bersama-sama memberikan masukan yang sifatnya membangun.

Dengan lahirnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, tata ruang menjadi panglima/pedoman perencanaan pembangunan di daerah, memang diketahui bersama permasalahan Tata Ruang dengan Kawasan Hutan akan menjadi persoalan yang mengemuka dalam forum rapat, tentunya persoalan ini harus disikapi dengan penyelesaian masalah yang baik dan bijaksana, harapannya dalam forum ini ada menghasilkan terobosan pemikiran yang bisa membuka outline yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam PERDA 5/2015.  

Selain itu, perlu persamaan persepsi bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, artinya merencanakan tata ruang harus terintegrasi/terkoneksi  antara ruang yang satu dengan ruang-ruang yang lainnya, saya ambil contoh merencanakan Kawasan Permukiman (pola ruang) juga harus didukung dengan merencanakan infrastruktur/jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan komunikasi dan sebagainya (struktur ruang) supaya kesejateraan masyarakat bisa tercapai.

Dalam menyusun revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah ini tentunya tidak mudah, karenanya perlu ada dukungan dari semua pihak, baik dari unsur Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota, unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, unsur tim ahli, ahli perencanaan wilayah, ahli arsitek, ahli hukum, sosiolog, ahli lingkungan, ahli geografi/GIS/pemetaan, para pengajar/dosen pada Universitas baik negeri maupun swata, perwakilan pengusaha, developer, REI, dan semua pemangku kepentingan lainnya yang bersinggungan langsung dengan Tata Ruang. (may)