Rapat Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Berita  / Rapat Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Rapat Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Selasa 30 Juli 2019, bertempat di Meeting Room Hotel Aquarius Palangka Raya, telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Penataan Ruang (TKPRD) Provinsi Kalimatan Tengah Tahun 2019 dengan undangan seluruh anggota TKPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini dibuka oleh yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPRD yaitu oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Bapak H. Kaspianor, SE.,M.Si. Dalam pembukaan sekaligus pengarahan yang disampaikan diantaranya bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Gubernur dalam melaksanakan penataan ruang daerah membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dengan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/55/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/58/2017 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak berlaku lagi.

TKPRD adalah tim ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didaerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang didaerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, pelaksanaan koordinasi TKPRD Provinsi dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang. Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.

TKPRD dalam melaksanakan tugas harus menyampaikan laporan berkala kepada Bapak Gubernur dan pada akhirnya nanti Bapak Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan ruang daerah dan pembinaan penataan ruang Kabupaten/Kota kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah disampaikan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun pada bulan September.

Dalam pengarahan beliau mengharapkan kiranya TKPRD dapat menjadi salah satu bagian yang berperan dalam merumuskan kebijakan daerah strategis agar sasaran baik dari sektor pendapatan dan pembangunan berjalan dengan baik.

Adapun agenda rapat Tugas dan Fungsi TKPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang disampaikan oleh Bapak Dundun A. Rozak, ST. M.S, Kepala Seksi Wilayah 1 Subdit Pertanahan dan Tata Ruang Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Materi Koordinasi Persiapan Peninjauan Kembali (PK) Perda 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh bapak Adrianus akasa A.D, SE, MM kepala seksi Bina Provinsi dan Kabupaten, Subdit Pembinaan Wilayah III. Serta penyepakatan Delinasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Segintung, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

LEAVE A COMMENT