Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Berita  / Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019

Pada tanggal 24 – 25 Juni 2019 bertempat di Hotel Aquarius Palangka Raya telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Tentang Rencana Tata Ruang. Acara ini dibuka oleh kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Masrun Asyrofi, S.Si., M.Eng mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan tengah. Adapun peserta undangan diikuti oleh Lurah sekota Palangka Raya.

Maksud dan Tujuan dari pada disenggarakannya kegiatan ini guna memberikan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang – undangan yang dimana banyak kalangan saat ini tersadar, bahwa aturan tata ruang ternyata menjadi faktor berbagai kejadian penting di sekitar kita. Dari isu pemilihan kepala daerah, pembangunan infrastruktur yang kian tersendat, penggusuran masyarakat, sampai penyediaan perumahan masyarakat tak mampu, memiliki dimensi aturan tata ruang. Tata ruang menjadi aturan utama, dan malahan sering dijadikan alasan politis untuk membangun atau tidak membangun.

Berdirinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada akhir tahun 2014 lalu, sempat membangunkan harapan akan pelaksanaan pembangunan nasional lima tahun ke depan dan agenda land-reform. Hal ini dimaksudkan sebagai turunan dari 9 agenda prioritas pembangunan nasional ‘nawacita’ yang fokus untuk selalu melibatkan negara dalam proses pembangunan Indonesia.

Begitu juga dengan Provinsi Kalimantan Tengah, pemantapan tata ruang dalam visi dan misi Gubernur terpilih pada periode 2016 – 2021 menempatkan misi nomor satu pada Program Kalteng Berkah.

Dengan bergabungnya tata ruang dan pertanahan dalam satu kementerian, diharapkan terintegrasinya tata ruang dan pertanahan yang mempunyai fungsi kontrol terhadap hak kepemilikan tanah, baik individual maupun kelompok dengan hak pemanfaatannya. Sehingga mengurangi terjadinya konflik dalam pemanfaatan atas tanah.

Penataan ruang merupakan proses perumusan tatanan masa depan suatu ruang wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai sektor saling terkait. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan untuk masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi konflik-konflik yang berdampak ke masyarakat.

Selain itu perlu ditingkatkan koordinasi dan mengesampingkan ego-ego sektoral antar pemangku kepentingan sehingga mampu untuk mewujudkan tujuan dari tata ruang yang diamanahkan dalam undang undang nomor 26 tahun 2007, tentang penataan ruang yaitu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Selaku Narasumber dari Kanwil Agraria & Tata Ruang/BPN Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Drs. Pelopor M.Eng., Sc serta pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

LEAVE A COMMENT